PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

PEMEKARAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT BUKAN SEKEDAR WACANA

Rabu, 20 April 2016 08:31 WIB
0 Komentar 6713 View

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia dengan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, telah terbentuk banyak daerah otonom baru baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini telah terbentuk enam Kabupaten baru yaitu Kabupaten Bengkayang, Landak, Melawi, Sekadau, Kayong Utara dan Kubu Raya serta satu kotamadya yaitu Kota Singkawang.

Dasar hukum pembentukan daerah otonom baru menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada tahun 2004 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dan direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun Peraturan Pemerintah tentang Penataan daerah dan desain besar penataan daerah masih dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri dan belum diterbitkan hingga saat ini.

Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis mengungkapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen penuh dalam Kebijakan pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Kalimantan Barat dengan berpedoman kepada aturan yang berlaku, dalam hal ini adalah adanya desain besar penataan daerah (desartada) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, di dalam Desartada tahun 2015, Pemerintah Pusat mengestimasikan sampai dengan tahun 2025 penambahan jumlah maksimum Provinsi Baru di Kalimantan Barat sebanyak 2 (dua) Provinsi (usulan pembentukan Provinsi di Kalimantan Barat satu provinsi) dan penambahan jumlah maksimum Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat sebanyak 2 (dua) Kabupaten/Kota (usulan pembentukan Kabupaten di Kalimantan Barat lima Kabupaten).

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat Dr. Herkulana Mekarryani S, M.Si juga mengungkapkan bahwa Pemprov. Kalbar melalui Biro Pemerintahan telah mengusulkan pembentukan daerah otonom baru yang mengacu kepada PP Nomor 78 tahun 2007, antara lain :

  1. Usulan pembentukan Kabupaten Sekayam Raya pemekaran dari Kabupaten Sanggau;
  2. Usulan pembentukan Kabupaten Banua Landjak pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu;
  3. Usulan pembentukan Kabupaten Tayan pemekaran dari Kabupaten Sanggau.

Ketiga usulan pembentukan kabupaten baru tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah pusat dan sudah mendapatkan amanat Presiden RI pada tahun 2013 dan 2014 melalui surat presiden nomor R-66/Pres/12/2013 hal 65 (enam puluh lima) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota dan surat presiden nomor R-13/Pres/02/2014 hal 22 (dua puluh dua) Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan provinsi/Kabupaten/Kota. Melalui kedua surat presiden tersebut terdapat empat usulan pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Kalimantan Barat yang disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu calon Provinsi Kapuas Raya, calon Kabupaten Sekayam Raya, calon Kabupaten Banua Landjak dan calon Kabupaten Tayan (usulan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah disampaikan sebelumnya dengan mengacu pada PP nomor 129 tahun 2000), dengan sudah disetujui dan diusulkannya pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Kalimantan Barat kepada pemerintah pusat maka kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah selesai.

Pada tanggal 3 September 2015, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat dengan nomor 135/2935/OTDA kepada seluruh Gubernur di Indonesia terkait dengan kebijakan pembentukan Daerah Otonom Baru, secara garis besar isi surat menyatakan sikap Pemerintah terhadap usulan pemekaran yang sudah mendapatkan amanat presiden (65 calon DOB dan 22 calon DOB) akan dibahas terlebih dahulu dengan DPR RI dan DPD RI dengan tetap memperhatikan kebijakan pembentukan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan usulan pembentukan daerah baru diluar dari 65 dan 22 calon DOB harus menyesuaikan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Penataan daerah dan Desain besar penataan daerah yang masih sedang dalam tahap pembahasan.(arma/Ropem)