TENTANG PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 421/HUMPRO/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan adanya perubahan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maka keputusan tersebut direvisi dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 667/HUMAS/2015 yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2015, selanjutnya direvisi kembali dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 163/HUMPRO/2017 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tgl 10 Februari 2017.

Tugas PPID

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahnnya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

Fungsi PPID

1. Pengelolaan Informasi;
2. Dokumentasi arsip;
3. Pelayanan Informasi.

Struktur Organisasi PPID