Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Kepala Biro adalah Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :
1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengkoordinir :
a. Biro Pemerintahan;
b. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan
c. Biro Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinir :
a. Biro Perekonomian;
b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan
c. Biro Administrasi Pembangunan.
4. Asisten Administrasi dan Umum, mengkoordinir :
a. Biro Organisasi;
b. Biro Umum; dan
c. Biro Administrasi Pimpinan.
